Governance of the Creative Economy Development Program for the Craft Subsector in Kota Palopo

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tata kelola program pengembangan ekonomi kreatif subsektor kriya di Kota Palopo dengan menggunakan multiple governance framework dari Hill dan Hupe yang membedakan constitutive governance, directive governance, dan operational governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih secara purposif, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat constitutive governance, pengembangan kriya telah memiliki dasar kelembagaan melalui pembagian kewenangan antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah berperan sebagai aktor pendukung. Pada tingkat directive governance, mandat kelembagaan diterjemahkan ke dalam pelatihan, pendampingan desain, standardisasi produk, fasilitasi pameran, bantuan modal, legalitas usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran. Pada tingkat operational governance, akses dan pemanfaatan program tidak berlangsung secara seragam. Pengalaman perajin dipengaruhi oleh saluran informasi, keaktifan dalam jaringan, kesiapan administratif, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan usaha, akses terhadap modal dan pasar, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dan teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan dan program belum secara otomatis menghasilkan jangkauan dan pemanfaatan yang sama di antara perajin. Pelaksanaan program ditentukan pula oleh hubungan antara bentuk intervensi pemerintah dan kondisi penerimanya.