Strategi Hegemoni China melalui Belt Road Initiative: Implikasi terhadap Tata Kelola Politik dan Keamanan di Asia

Abstract

Abstract This study aims to analyze China's strategy to establish itself as a new hegemon in Asia through the implementation of the Belt and Road Initiative (BRI). Using a descriptive-qualitative method and the international political economy approach, this research examines BRI from the perspectives of mercantilism and liberalism. The findings indicate that BRI functions as a strategic tool for China to expand its political and economic influence by investing heavily in global infrastructure. The program enhances international connectivity, accelerates trade, and creates employment opportunities in partner countries. However, concerns about a debt trap and economic dependency have emerged in some recipient nations. The study concludes that BRI exemplifies modern mercantilism, positioning China as a dominant actor in the emerging political and security governance of Asia.

Keywords: Belt and Road Initiative; China; Hegemony; International Political Economy; Modern Mercantilism.

Abstrak

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi China dalam membangun posisinya sebagai hegemoni baru di Asia melalui implementasi Belt and Road Initiative (BRI). Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan ekonomi politik internasional, penelitian ini mengkaji BRI dari perspektif merkantilisme dan liberalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI berfungsi sebagai alat strategis bagi China untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya melalui investasi besar di sektor infrastruktur global. Program ini meningkatkan konektivitas internasional, mempercepat perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di negara mitra. Namun, kekhawatiran terkait jebakan utang (debt trap) dan ketergantungan ekonomi muncul di beberapa negara penerima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI merepresentasikan merkantilisme modern yang menempatkan China sebagai aktor dominan dalam tata kelola politik dan keamanan di Asia.

Kata Kunci: Belt and Road Initiative; China; Ekonomi Politik Internasional; Hegemoni; Merkantilisme Modern.

Pendahuluan

China telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global yang berpengaruh besar. Dalam era kepemimpinan Xi Jinping, negara ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonominya tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai hegemon baru melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah Belt and Road Initiative (BRI). Sebelum memahami secara menyeluruh mengenai inisiatif ini, penting untuk menelusuri sejarah reformasi ekonomi yang telah menjadi dasar bagi transformasi China sejak era Mao Zedong (1949–1969). Kepemimpinan Mao Zedong menandai awal pembangunan ekonomi modern China dengan berbagai kebijakan yang melibatkan transformasi sektor pertanian dan industri. Namun, implementasi kebijakan seperti industrialisasi pertanian banyak berdampak negatif, termasuk kelaparan massal pada tahun 1958–1961 yang menyebabkan lebih dari 30 juta korban jiwa (Agung S., 2012; Sanjaya, 2015). Kegagalan ini memaksa Mao untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Deng Xiaoping, yang kemudian membawa pendekatan baru dalam reformasi ekonomi.

Transformasi signifikan dimulai pada era Deng Xiaoping melalui kebijakan modernisasi di empat sektor utama: industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan nasional. Deng memperkenalkan konsep “One Country, Two Systems,” yang mengintegrasikan prinsip kapitalisme dalam kerangka sosialisme-komunis (Santoso, 2017). Kebijakan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9% per tahun, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti kesenjangan sosial, urbanisasi, dan inflasi (Santoso, 2017; Wu & Benson, 2016).

Reformasi berlanjut di bawah Hu Jintao (2002–2013), yang memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat harmonis melalui strategi seperti Western Development Strategy (WDS). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah barat dan pesisir China serta meningkatkan daya saing global. Selain itu, Hu Jintao menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yang melahirkan tokoh seperti Jack Ma, founder Alibaba, salah satu raksasa e-commerce dunia asal China (Lailliya & Indriastuti, 2020; Wicaksono, 2017). Namun, reformasi ini juga menghadapi tantangan berupa pengangguran lulusan perguruan tinggi dan korupsi yang tetap menjadi fokus utama kebijakan (Kompas, 2009).

Pada tingkat internasional, Hu Jintao memperluas pengaruh China melalui pembentukan Area Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dan keanggotaan dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Ekspansi pengaruh internasional ini menunjukkan ambisi China dalam menciptakan tatanan global multipolar (Wibawa & Arisanto, 2021). Keberhasilan menyelenggarakan Olimpiade Beijing 2008 menjadi simbol pencapaian ekonomi dan diplomasi global China. Masuk ke era Xi Jinping, strategi hegemoni China semakin jelas dengan peluncuran BRI pada tahun 2013. Inisiatif ini dirancang sebagai proyek ambisius yang menghubungkan China dengan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jaringan jalur darat dan laut yang terinspirasi oleh Jalur Sutra kuno. Hingga Desember 2023, sebanyak 150 negara telah bergabung dalam BRI melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (CNBC Indonesia, 2023a). Program ini mencakup investasi skala besar di bidang infrastruktur, seperti pembangunan rel kereta, pelabuhan, jalan dan pembangkit listrik, yang telah memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitik China secara global (Laurenceson, Nieuwenhuizen, & Collinson 2017)

Meskipun inisiatif ini telah memberikan kontribusi besar dalam membangun konektivitas global, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: sejauh mana strategi BRI menciptakan konsekuensi strategis terhadap tatanan politik dan keamanan di Asia? Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis BRI bukan semata sebagai alat diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen hegemoni China yang berdampak langsung terhadap dinamika politik domestik dan keamanan kawasan.

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek ekonomi dari BRI, seperti manfaat perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan investasi luar negeri (Djankov & Miner, 2016). Namun, kajian mengenai implikasi politik dan keamanan di kawasan Asia masih terbatas. Selain itu, studi-studi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi-politik konvensional dan belum banyak memanfaatkan kerangka teoritis dari perspektif merkantilis dan liberalis secara bersamaan untuk menjelaskan dinamika kekuatan negara dan interdependensi regional. Tulisan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan teoretis yang lebih integratif dan kritis.

Dengan mempertimbangkan dinamika ini, tulisan ini akan membahas bagaimana BRI mencerminkan strategi hegemoni China dalam membentuk arsitektur politik dan keamanan di Asia. Selanjutnya, untuk memahami dinamika tersebut secara teoretis, pembahasan akan menggunakan dua perspektif dalam hubungan internasional, yaitu merkantilisme dan liberalisme, guna menjelaskan motif ekonomi-politik di balik ekspansi BRI.

Landasan Teoritik

Tulisan ini akan membahas bangkitnya China sebagai hegemoni baru dalam ekonomi dunia melalui perspektif merkantilis dan liberalis. Teori merkantilisme dalam hubungan internasional berpandangan bahwa kekuatan negara diperkuat melalui kontrol ekonomi, proteksionisme, dan intervensi negara dalam perdagangan. Dalam konteks BRI, strategi China dapat dilihat sebagai bentuk merkantilisme modern, di mana negara menggunakan investasi luar negeri untuk memperluas kontrol atas jalur perdagangan, pasokan energi, dan akses pasar (Gilpin, 2011). Pemikiran klasik seperti Mun (1664), Von Hornick (1684), dan Montchrestien (2017) menekankan bahwa kekayaan negara bergantung pada surplus perdagangan dan kontrol terhadap sumber daya. BRI secara langsung mencerminkan strategi ini melalui pembangunan infrastruktur strategis di berbagai negara, yang tidak hanya memperkuat posisi ekonomi China tetapi juga memberikan leverage politik dan keamanan terhadap negara mitra.

Pendekatan merkantilisme modern yang tercermin dalam BRI menunjukkan bahwa China tidak sekadar mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mengamankan kepentingan strategisnya melalui jaringan infrastruktur global. Pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, dan jalur pipa energi di Asia, Afrika, dan Eropa memberikan China kontrol logistik dan akses terhadap jalur distribusi vital. Hal ini sejalan dengan prinsip Von Hornick (1684) yang menekankan pentingnya penguasaan atas jalur perdagangan dan sumber daya untuk memperkuat posisi ekonomi nasional. Dalam kerangka ini, investasi China bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara penerima, tetapi juga memperkuat ketergantungan struktural terhadap China.

Lebih lanjut, pendekatan merkantilis dalam BRI juga mencerminkan upaya untuk menciptakan bentuk dominasi baru dalam sistem global, di mana pengaruh politik dan keamanan dicapai melalui ketergantungan ekonomi. Sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman dari institusi keuangan China seperti China Development Bank dan Exim Bank telah membuat negara-negara mitra terjebak dalam utang (debt trap diplomacy), yang pada akhirnya memberikan leverage politik bagi Beijing. Strategi ini menunjukkan bahwa prinsip intervensi negara dalam ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Montchrestien (2017), masih relevan dan digunakan untuk membangun kekuatan nasional melalui kendali atas wilayah dan sumber daya strategis di luar negeri.

Selain itu, BRI sebagai bentuk ekspansi ekonomi dan politik China dapat dilihat sebagai respons terhadap keterbatasan pasar domestik serta upaya mengamankan rantai pasokan global untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka merkantilisme modern, China tidak hanya berusaha memperbesar surplus perdagangan, tetapi juga mengontrol titik-titik strategis yang menjadi bagian dari jalur perdagangan global, termasuk Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, BRI merupakan manifestasi kebijakan luar negeri yang memadukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional secara simultan.

Di sisi lain, perspektif liberalisme, khususnya gagasan dari Moravcsik (1997), menggarisbawahi pentingnya aktor domestik dan interdependensi antarnegara dalam pembentukan kebijakan luar negeri. BRI dapat dilihat sebagai instrumen untuk menciptakan ketergantungan ekonomi antara China dan negara-negara mitra, yang pada gilirannya memperkuat posisi China dalam struktur internasional yang saling terkait. Dalam konteks ini, liberalisme membantu menjelaskan bagaimana keterikatan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk membentuk tatanan politik regional yang lebih menguntungkan China.

Dalam konteks liberalisme pula, interdependensi ekonomi yang diciptakan melalui BRI tidak hanya mencerminkan kepentingan strategis China, tetapi juga menunjukkan bagaimana hubungan saling menguntungkan (mutual gains) menjadi dasar dari stabilitas politik antarnegara. Sebagaimana dijelaskan oleh Keohane dan Nye (2013) dalam teori complex interdependence, keterikatan ekonomi dapat mengurangi kemungkinan konflik karena negara-negara yang saling bergantung memiliki insentif untuk menjaga hubungan yang stabil dan kooperatif. Melalui BRI, China menawarkan pembangunan infrastruktur dan integrasi pasar kepada negara mitra sebagai bentuk kerja sama jangka panjang, bukan dominasi terbuka. Dengan demikian, dari perspektif liberal, BRI dapat pula dilihat sebagai sarana untuk membangun perdamaian dan stabilitas regional melalui pertumbuhan ekonomi bersama dan institusi-institusi internasional yang mendukung kerjasama lintas batas.

Dengan menggunakan kedua perspektif ini secara bersamaan, artikel ini tidak hanya akan mengkaji BRI sebagai ekspresi kebijakan ekonomi luar negeri, tetapi juga sebagai strategi politik yang kompleks. Pendekatan merkantilis menjelaskan bagaimana negara mengejar dominasi melalui kontrol atas sumber daya dan perdagangan, sementara pendekatan liberalis menunjukkan bagaimana interdependensi dapat digunakan untuk membangun pengaruh politik dan keamanan. Kombinasi kedua perspektif ini penting untuk memahami dinamika hegemoni China yang tidak lagi bersifat konfrontatif, tetapi bersifat integratif dan struktural dalam menciptakan pengaruh jangka panjang di Asia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan dikombinasikan dengan pendekatan wacana kritis (Critical Discourse Analysis). Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan ekonomi China dari era Mao Zedong hingga Xi Jinping, dengan fokus pada strategi hegemoni melalui BRI. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan ekonomi dan politik China dalam memperluas pengaruh globalnya, melalui penelusuran makna, simbol, dan narasi yang dibangun dalam berbagai dokumen resmi serta wacana publik.

Dalam penelitian ini, pendekatan wacana kritis digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana narasi ekonomi dan geopolitik China dikonstruksikan dan direproduksi dalam dokumen kebijakan, pidato elite politik, dan laporan institusi internasional. Pendekatan ini relevan dengan teori merkantilisme modern dan liberalisme interdependensi yang menjadi kerangka teoritis penelitian ini. Dengan demikian, analisis wacana tidak hanya mengungkap isi kebijakan, tetapi juga menelaah relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di balik praktik ekonomi luar negeri China.

Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan berita terkini. Literatur ilmiah mencakup buku, artikel jurnal, serta laporan dari institusi akademik yang relevan dengan topik penelitian ini. Dokumen kebijakan meliputi memorandum kerja sama terkait BRI, laporan tahunan Partai Komunis China, serta dokumen dari lembaga internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank. Sementara itu, berita terkini dari media seperti The Guardian, BBC, dan South China Morning Post digunakan untuk memperkaya konteks dan menangkap perkembangan implementasi kebijakan BRI secara real-time.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memahami konteks historis, kebijakan, dan strategi ekonomi China dalam lintas kepemimpinan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan analisis wacana kritis. Tahap awal analisis dilakukan dengan mereduksi data dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema besar, seperti kebijakan ekonomi pada era Mao Zedong, reformasi Deng Xiaoping, dan ekspansi global melalui BRI di bawah Xi Jinping. Selanjutnya, peneliti menelaah representasi wacana kekuasaan dan strategi hegemonik China dalam teks kebijakan dan narasi media, untuk menangkap bagaimana China memosisikan dirinya dalam struktur internasional. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Data dari literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan media dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan ketepatan informasi. Sumber-sumber yang digunakan dipilih secara ketat berdasarkan kredibilitas dan aktualitasnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisa yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi kebijakan ekonomi China membentuk strategi hegemonik dan implikasinya terhadap tatanan global.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Transformasi ekonomi China sudah dimulai sejak era Deng Xiaoping dengan meluncurkan serangkaian reformasi besar pada tahun 1978. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Deng Xiaoping adalah memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan secara langsung hasil panen mereka di free market zone, yang sebelumnya dikendalikan secara ketat oleh negara (Bijian, 2005). Selanjutnya, Deng mendirikan empat zona ekonomi khusus di Xiamen, Shenzhen, Shantou, dan Zhuhai dengan tujuan untuk menarik pemodal asing, mendorong peningkatan produksi ekspor, serta memfasilitasi impor teknologi mutakhir ke dalam negeri (Morrison, 2018). Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran tersebut, pada tahun 1980, Deng Xiaoping juga mendorong integrasi China ke dalam institusi keuangan internasional dengan menjadi anggota IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, serta menjadi anggota GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) enam tahun kemudian (Jacobson & Oksenberg, 1990).

Langkah reformasi ekonomi yang dijalankan oleh Deng Xiaoping ini menunjukan keberhasilan, seperti yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi China yang pesat. Dari tahun 1978 hingga 2023, China mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 9,5%. Bahkan setelah pandemi COVID-19, ekonomi China tetap menunjukkan daya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun 2023 (World Bank, 2024). China yang memiliki populasi sekitar 1,4 miliar orang, kini menempati posisi sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (AS) (World Health Organization, 2023). Jika laju pertumbuhan gross domestic bruto (GDP) China terus berlanjut, banyak analis memprediksi pada tahun 2029 atau 2030, China akan menjadi negara hegemon baru dengan ekonomi tebesar di dunia mengalahkan AS (VoA Indonesia, 2023). China bahkan sudah mengungguli AS dan dapat dianggap sebagai negara adikuasa ekonomi yang setara (Atkinson, 2024)

Bagi banyak negara berkembang yang menjadi mitra BRI, inisiatif ini menawarkan bantuan signifikan dalam upaya modernisasi infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia pada Oktober 2023, total pendanaan BRI selama sepuluh tahun terakhir mencapai US$1,014 triliun atau sekitar Rp15 kuadriliun (kurs Rp15.000 per USD). Dari total investasi tersebut, Rp9,3 kuadriliun berbentuk kontrak konstruksi, sementara Rp6,6 kuadriliun berbentuk investasi non-keuangan. Pada semester pertama tahun 2023, proyek BRI di 148 anggota negaranya tercatat bernilai sekitar US$43,3 miliar atau sekitar Rp680,2 triliun, dengan hampir separuh dari nilai tersebut berupa investasi, dan sisanya sekitar Rp256 triliun dalam bentuk kontrak konstruksi. Sebagian dari biaya proyek ini dibiayai melalui pinjaman yang diberikan oleh pemerintah China. BRI menunjukkan perkembangan yang stabil sejak tahun 2020, meskipun dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pada semester pertama tahun 2023, Ministry of Commerce of the People's Republic of China mempublikasikan data bahwa sejumlah entitas bisnis asal China telah menginvestasikan sekitar USD 5,76 miliar atau Rp90,5 triliun (kurs Rp15.000) dalam bentuk investasi langsung non-keuangan pada kuartal I tahun 2023 di negara-negara mitranya (Green Finance and Development Center, 2024).

Pada semester pertama tahun 2023, investasi BRI tercatat mencapai 59% dari total keterlibatannya, menunjukan pergeseran model pendanaannya. Sebelumnya sebagian besar pendanaannya lebih banyak berupa kontrak konstruksi berupa pinjaman dari investor dan lembaga keuangan asal China. Dengan fakta ini, menunjukkan bahwa lebih dari 50% keterlibatan BRI dilakukan dalam bentuk investasi langsung, yang berpotensi memperkuat hubungan jangka panjang antara China dan negara-negara mitra. Pada umumnya, proyek-proyek BRI yang melibatkan kontrak konstruksi juga seringkali memerlukan jaminan dari lembaga pemerintah negara anggotanya, menambah dimensi kompleksitas dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek strategis pemerintah China itu.

Sumber: CNBC Indonesia, 2023b.

Data tersebut menunjukan bahwa investasi besar China di negara anggota BRI dalam berbagai sektor tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi negara-negara berkembang, tetapi juga berperan penting dalam memperluas pengaruh politik dan ekonomi China di tingkat internasional. Program BRI telah memainkan peran kunci dalam menjaga China agar tidak terisolasi di kancah internasional dan memperkuat kedudukannya sebagai aktor utama dalam perdagangan global. Salah satu dampak signifikan dari keterlibatan China dalam BRI adalah peningkatan surplus perdagangan dengan negara-negara anggota mitranya, yang tercatat mencapai US$197,9 miliar pada semester pertama 2023, atau sekitar 40% dari total surplus perdagangan China (CNBC Indonesia, 2023d). Pencapaian ini secara signifikan mengurangi ketergantungan ekonomi China terhadap perdagangan dengan AS terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait isu-isu kawasan Indo-Pasifik, termasuk masalah Taiwan.

Meskipun BRI memberikan keuntungan signifikan bagi China, tidak semua negara anggota menerima keuntungan serupa. Banyak negara mitra BRI yang justru menghadapi defisit perdagangan dengan China, bahkan dalam hal ekspor mereka ke negara tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya negara G7 yang bergabung dengan BRI. Meskipun bergabung menjadi mitra BRI, Italia mengalami defisit perdagangan dengan China yang meningkat dua kali lipat selama periode 2019-2022. Seiring berjalannya waktu, jumlah negara yang terdaftar sebagai anggota BRI terus berkembang, dengan 155 negara yang telah bergabung hingga Agustus 2023. Hal ini meliputi hampir tiga perempat penduduk dunia dan berkontribusi lebih dari separuh produk domestik bruto dunia (CNBC Indonesia, 2023d). Peningkatan jumlah negara anggota BRI dan pengaruh ekonomi yang ditumbuhkan oleh China melalui proyek-proyek infrastruktur besar ini menunjukkan ambisi China untuk memperluas jaringan pengaruh globalnya. Namun, ketidakseimbangan dalam hasil perdagangan yang diterima oleh negara-negara mitra juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam mencapai keseimbangan dalam kerjasama ekonomi dengan China.

Salah satu bentuk nyata dari ketidakseimbangan tersebut tercermin dalam tingginya rasio utang eksternal sejumlah negara mitra terhadap China, yang menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2 berikut, yang menyajikan daftar negara dengan rasio utang ke China dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.

Sumber: Global Debt Monitor yang dirilis Institute of International Finance (IIF)

Grafik di atas menunjukkan sepuluh negara dengan rasio utang eksternal ke China terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi. Laos menempati posisi teratas dengan rasio mencapai 180,8%, diikuti oleh Kamboja (135,7%), Mongolia (131,5%), dan Sri Lanka (126,8%). Angka-angka ini menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi terhadap pembiayaan dari China, yang dalam banyak kasus dikaitkan dengan proyek-proyek infrastruktur dalam kerangka BRI. Ketergantungan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius tentang kedaulatan fiskal dan kemampuan negara-negara ini untuk membayar kembali utang tanpa mengorbankan aset strategis nasional.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan praktik yang disebut sebagai “debt trap diplomacy,” di mana China dianggap memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah tanpa memperhatikan kemampuan pembayaran mereka. Ketika negara peminjam gagal melunasi utangnya, aset penting seperti pelabuhan atau jaringan transportasi dapat disita atau dikendalikan oleh pihak China, seperti yang terjadi di Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Kondisi ini memperkuat narasi bahwa strategi hegemoni China melalui BRI tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga membawa implikasi geopolitik yang signifikan. Oleh karena itu, negara-negara mitra BRI perlu mengevaluasi secara cermat keberlanjutan utang dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan politik nasional.

Pembahasan

Interdependensi Ekonomi dan Peran Belt and Road Initiative dalam Membangun Kerjasama Global

Inisiatif BRI dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan interdependensi melalui pembangunan infrastruktur yang memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih efisien antara China dan negara-negara lain. Seperti yang disampaikan Moravcsik (1997), kerjasama ini didorong oleh kepentingan ekonomi bersama yang dihasilkan oleh keterkaitan antarnegara, bukan hanya oleh kekuatan politik atau keamanan semata. Melalui interdependensi ini, perdagangan bebas dan pengurangan hambatan ekonomi akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, sebagaimana BRI yang membuka akses pasar bagi China sekaligus mendukung pembangunan ekonomi negara-negara mitra.

Program strategis pemerintah China tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan domestik, baik dari pemerintah, perusahaan besar, dan kelompok-kelompok lainnya yang terlibat dalam perdagangan internasional. China, melalui BRI , tidak hanya ingin memperkuat posisi ekonominya, tetapi juga memperluas infrastruktur domestik dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu seperti konstruksi, transportasi, dan teknologi. Keputusan untuk meluncurkan dan melaksanakan BRI juga dipengaruhi oleh kepentingan domestik China dalam hal perluasan pasar untuk produk-produk China, seperti barang-barang manufaktur, serta untuk menjamin pasokan energi dan sumber daya alam

Meskipun diprakarsai oleh China sebagai inisiatif yang lebih berfokus pada hubungan bilateral, banyak aspek dari BRI yang berhubungan dengan kerjasama multilateral dan penguatan lembaga-lembaga internasional. Misalnya, China sering mengintegrasikan BRI dengan lembaga-lembaga regional seperti AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) dan Silk Road Fund, yang berfungsi sebagai platform pendanaan proyek infrastruktur bersama. Program tersebut juga mencerminkan keyakinan bahwa kerjasama ekonomi dapat mengurangi potensi ketegangan politik dan konflik internasional, yang sejalan dengan pemikiran Moravcsik bahwa institusi multilateral membantu mengatur hubungan internasional yang stabil.

Dalam konteks liberalisme, kebijakan luar negeri China melalui BRI bertujuan untuk memperkuat posisinya dalam sistem ekonomi global melalui perdagangan bebas dan kerjasama internasional. Proyek ambisius tersebut memungkinkan China untuk memperluas pengaruh ekonominya ke negara-negara yang sebelumnya kurang terhubung dengan pasar global, sambil menjalin kemitraan yang lebih erat dengan sejumlah negara besar dan berkembang. Dengan cara ini, China menciptakan jaringan interdependensi yang lebih luas, yang sejalan dengan prinsip liberalisme yang menekankan manfaat bersama melalui perdagangan bebas dan kerjasama internasional.

Singkatnya, BRI dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip liberalisme Moravcsik yang menekankan interdependensi ekonomi dan pentingnya kerjasama internasional untuk mencapai manfaat bersama. Melalui proyek infrastruktur besar yang menghubungkan berbagai negara, BRI menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi China di dalam sistem ekonomi global. Keputusan untuk melaksanakan program tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik di China dan bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi domestik sambil memperkuat kerjasama multilateral dan institusi internasional. Oleh karena itu, BRI China adalah contoh konkret dari bagaimana teori liberalisme interdependensi ekonomi dapat diterapkan dalam praktik hubungan internasional saat ini

Menjadi program prioritas utama Pemerintah China, BRI dirancang untuk memperkuat kerjasama kerjasama dalam bidang infrastruktur, perdagangan, dan investasi dengan lebih dari 150 negara di seluruh dunia yang terlibat (The Third Belt and Road Forum for International Cooperation, 2023). Negara-negara yang tergabung dalam BRI berkontribusi lebih dari 30% terhadap PDB global, mencakup 62% populasi dunia, dan menguasai 75% cadangan energi dunia (World Bank, 2018). Pada era modern, BRI tidak hanya berusaha merevitalisasi jalur sutra kuno, namun juga memperluasnya dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jaringan kereta api, jalan raya di negara mitra, jaringan kelistrikan dan sistem pipa. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan dan memperkuat integrasi ekonomi global (The Washington Post, 2018).

BRI dapat dianggap sebagai visi ekonomi paling ambisius dalam sejarah modern, yang berfokus pada peningkatan kemitraan dan koneksi antar-kawasan (Lowy Institute, 2017). Namun demikian, pemerintah China secara tegas menolak penyebutan proyek strategisnya tersebut sebagai sebuah strategi ekonomi, pemerintah China mengklaim BRI sebagai upaya untuk membangun kemitraan internasional yang saling menguntungkan. Hingga Desember 2024, sebanyak 147 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani kesepakatan dalam kerangka BRI . Menurut perhitungan Bank Dunia, manfaat yang diperoleh oleh negara-negara mitra BRI antara lain adalah pengurangan waktu tempuh ekspor dan impor barang sebesar 12%, peningkatan volume perdagangan hingga 9,7%, peningkatan pendapatan sebesar 3,4%, dan peningkatan kesejahteraan 7,6 juta orang yang berhasil keluar dari kemiskinan akut (Antara News, 2023).

Strategi Merkantilisme China dalam Belt and Road Initiative: Ekspansi Ekonomi dan Pengaruh Global

China telah mengukuhkan posisinya sebagai adidaya ekonomi global, menggantikan AS. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang mendominasi ekonomi dunia cenderung berperan sebagai kreditor internasional. Fenomena serupa dapat ditemukan pada masa kejayaan Kerajaan Inggris dan AS, yang kekuasaannya dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran (Peterson Institute for International Economics, 2011). Dunia yang saat ini tengah menghadapi kebutuhan besar akan pembiayaan dan pembangunan, memanfaatkan peluang ini dengan strategi ekonomi yang diterapkan oleh China, salah satunya melalui program BRI. Dalam konteks merkantilisme, BRI tidak hanya berupaya mengurangi ketergantungan negara mitranya pada modal asing, tetapi juga memungkinkan China untuk bertransformasi menjadi salah satu kreditor besar di dunia.

Terdapat beberapa aspek merkantilisme yang tercermin dalam pelaksanaan BRI. Pertama, peningkatan ekspor dan penguasaan pasar. Salah satu tujuan utama dari program tersebut adalah untuk membuka akses pasar baru bagi produk dan layanan dari China. Melalui pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan utama, jalur kereta api, pelabuhan, dan jaringan listrik di negara-negara mitra, China tidak hanya memperluas akses ke pasar internasional, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi barang-barang produknya dengan high efficiency. Strategi China ini sejalan dengan prinsip dasar merkantilisme yang menekankan pada peningkatan ekspor dan pengurangan impor untuk mencapai surplus perdagangan.

Aspek kedua adalah penguasaan sumber daya alam. Banyak proyek BRI yang melibatkan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan pertanian di negara-negara mitra. Investasi ini memberi China akses yang lebih besar terhadap pasokan bahan mentah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung industri domestiknya. Sebagai contoh, di kawasan Afrika dan Asia Tenggara, China telah banyak menanamkan modal dalam proyek-proyek pertambangan dan energi, yang bertujuan untuk memastikan pasokan bahan baku yang vital bagi perekonomian China dalam jangka panjang (East Asia Forum, 2024).

Melalui inisiatif ini, China tidak hanya berupaya memperluas hegemoninya di bidang ekonomi, tetapi juga memperkuat pengaruh politik di kawasan-kawasan mitra. Negara-negara yang menerima investasi melalui BRI seringkali menghadapi ketergantungan ekonomi yang semakin dalam terhadap China. Ketergantungan ini kemudian dimanfaatkan oleh China untuk memperoleh dukungan diplomatik strategis dalam berbagai forum internasional, serta untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan geopolitiknya di kawasan negara mitranya (South China Morning Post, 2023). Secara keseluruhan, melalui BRI ini, China memanfaatkan prinsip-prinsip merkantilisme untuk tidak hanya memperkuat perekonomian domestik, tetapi juga untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global. Program ini, yang pada dasarnya mengedepankan penguatan jaringan perdagangan dan akses sumber daya alam, juga menjadi sarana bagi China untuk meningkatkan posisi politiknya di dunia internasional.

Selama dekade terakhir, kerjasama dalam kerangka BRI tercatat melibatkan lebih dari 3.000 proyek kemitraan, dengan total investasi mencapai US$1 triliun. Kemitraan tersebut terdiri dari berbagai sektor, seperti pembangunan jalan utama, jalur kereta api, infrastuktur energi dan pelabuhan (CNBC Indonesia, 2023d). Salah satu contoh penting dari ekspansi BRI adalah terjadinya konektivitas berbagai kota China dengan kota-kota di Eropa melalui China-Europe Railway Express. Adanya infrastruktur darat ini secara signifikan dapat memperpendek durasi perjalanan barang, sehingga memberikan efisiensi logistik yang lebih tinggi. Selain itu, proyek-proyek yang digagas melalui BRI juga berkontribusi dalam menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menarik lebih banyak investasi ke negara-negara mitra. Bagi banyak negara berkembang, BRI ini menawarkan bantuan signifikan dalam upaya modernisasi infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Belt and Road Initiative dan Potensi Jebakan Utang: Studi Kasus Indonesia dalam Kerjasama Infrastruktur dengan China

Program BRI terus mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan Xi Jinping. Namun demikian program ini tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Salah satu isu yang paling mendapat perhatian adalah beban utang yang ditanggung oleh negara-negara penerima investasi, khususnya terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar. Muncul kecemasan mengenai kapabilitas negara mitra BRI untuk melunasi utang mereka sehingga mereka terjerembab terhadap potensi perangkap utang (debt trap). Isu ini semakin menakutkan negara mitra dengan adanya klausul bahwa China dapat menyita aset infrastruktur yang dibangun melalui pinjaman, jika negara-negara mitra BRI gagal membayar utang atau mengalami keterlambatan pembayaran. Misalnya seperti yang terjadi di Sri Lanka, di mana China mendapat kontrol atas pelabuhan strategis Hambantota setelah negara itu tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan China untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

Salah satu negara yang menyadari potensi dampak negatif dari isu jebakan utang (debt trap) China ini adalah Malaysia. Pada tahun 2018 saat melakukan kunjungan ke China, Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, menyatakan akan menghentikan tiga proyek kerjasama dengan BRI . Tiga proyek tersebut yakni, East Coast Rail Link (ECRL), Multi-Product Pipeline (MPP), dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP) (Reuters, 2018). Mahathir secara tegas mengkritik era kepemimpinan Najib Razak, ia menilai bahwa investasi BRI berupa pembangunan infrastrktur tersebut akan membenani keuangan negara dan mengancam kestabilan fiskal negara. Selain itu, investasi yang berbasis pinjaman dinilai oleh Mahathir sebagai bentuk kolonialisme modern sehingga menyebabkan para mitranya akan sangat terikat terhadap China (ABC News, 2018). Selain Malaysia, negara lain yang juga mengkhawatirkan investasi BRI adalah India. Meski sama-sama merupakan bagian dari kelompok BRICS, India menolak salah satu proyek BRI, yaitu China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). India menolak proyek ini karena CPEC melewati wilayah Kashmir yang menjadi objek dispute antara India dan Pakistan. Kashmir merupakan isu sensitif dan telah menjadi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut (Times of India, 2018).

Kekhawatiran serupa mengenai potensi dept trap BRI terhadap kedaulatan negara juga diungkapkan oleh Richard Moore, Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6). Moore menyatakan bahwa selain potensi jebakan utang, BRI juga berpotensi menjadi jebakan data, di mana China dapat mengumpulkan dan mengolah data dari negara-negara mitra program tersebut untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan internasional mereka. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, Moore mengusulkan langkah-langkah defensif untuk mengatasi ancaman BRI . Menurut MI6, dengan kemampuan China untuk mengelola data global, dikombinasikan dengan kekuatan ekonominya, memberikan kesempatan bagi China untuk meningkatkan pengaruhnya secara global. Menurut Moore, melalui BRI , China berusaha memanfaatkan posisi ekonominya untuk membuat negara-negara berkembang dan miskin terperangkap dalam ketergantungan finansial dan data yang dapat mengikis kedaulatan negara (BBC Indonesia, 2021).

Dengan berbagai fakta tersebut, badan intelijen Inggris menjadikan China sebagai “prioritas utama” yang harus diwaspadai. Hingga November 2023, data menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 10 negara yang telah terperangkap dalam utang kepada China dari proyek-proyek BRI (CNBC Indonesia, 2023b). Terbaru adalah Laos, yang sejak akhir tahun 2013 mengalami kesulitan dalam membayar utang kepada China. Menurut perhitungan IMF, mayoritas utang pemerintah Laos sebesar 122% dari GDP mereka tahun 2023, berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Beijing dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur besar. Negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa yakni Maladewa, Sri Lanka, dan Pakistan. Negara-negara tersebut kini harus mengelola utang luar negeri yang sangat besar akibat pinjaman China melalui BRI.

Isu jebakan hutang China ini semakin menimbulkan kecemasan ketergantungan mitra BRI selaku negara powerless terhadap kreditur terbesarnya, melalui program strategis China tersebut. Sebagai contoh, dalam satu dekade terakhir, jumlah utang Indonesia kepada China mengalami peningkatan signifikan yang mencapai lebih dari 400%. Sebagai negara kreditur terbesar keempat setelah Singapura, AS , dan Jepang, utang luar negeri Indonesia kepada China per Februari 2024 tercatat sebesar US$21,3 miliar atau sekitar Rp305 triliun (Bank Indonesia, 2024). Selain sebagai negara kreditur terbesar, China juga tercatat sebagai investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Peningkatan investasi ini direalisasikan dalam program BRI, di mana Indonesia telah terlibat dalam 72 proyek senilai total US$21 miliar sejak tahun 2015.

Sejak program BRI diluncurkan pada 2013, Presiden China Xi Jinping selaku inisiator sudah beberapa kali melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan di akhir pemerintahan SBY itu, terjadi puluhan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan China, mulai dari kerjasama infrastruktur, properti, pertambangan, jalur kereta api, pabrik semen hingga bubur kertas. Nilai total komitmen kerjasama yang terjalin antara kedua negara mencapai US$28,2 miliar (Bank Indonesia, 2024). Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, yang pada tahun 2017 turut berpartisipasi bersama 29 kepala negara lainnya dalam Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing. Dalam sambutannya di hadapan para Kepala Negara mitra BRI, Xi Jinping menyatakan akan mengembangkan program tersebut dan telah menyiapkan anggaran sebesar US$55,09 miliar untuk mendukung perluasan jaringan BRI di Asia, Afrika, dan Eropa.

Pada periode 2013 hingga 2017, kontribusi investasi China di Indonesia terus mengalami peningkatan, naik dari peringkat 9 ke peringkat 3. Meski sempat terjadi penurunan kontribusi investasi karena pandemi COVID-19, investasi China meningkat pada semester I-2023, dari US$3,2 miliar pada tahun 2021 menjadi US$3,8 miliar. Salah satu prioritas utama investasi China terfokus pada pengembangan smelter di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Di bidang infrastruktur, kemitraan BRI antara China dan Indonesia mencakup pembangunan berbagai proyek besar, seperti proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung, pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, serta pembangunan Tol Medan-Kualanamu.

Bagi China, proyek kemitraan infrastruktur seperti Kereta Cepat Whoosh yang digagas melalui joint venture antara China Railways International Co Ltd dan PT Pilar Sinergi BUMN, merupakan bukti kemitraan yang kuat antara negeri Tirai Bambu dengan Indonesia. Meski demikian, pembangunan jaringan transportasi ini mengalami kendala keterlambatan dan pembengkakan biaya sejak dimulai pada tahun 2016. Biaya pembangunan membengkak menjadi Rp114,24 triliun, yang semula diperkirakan hanya sebesar Rp86,5 triliun. Dengan fakta tersebut Indonesia berisiko terjerat dalam jebakan utang China (BBC Indonesia, 2021). Meskipun Indonesia belum mengalami situasi gagal bayar seperti Sri Lanka yang terpaksa menyerahkan pengelolaan aset sebagai akibat dari gagal bayar utang, sejumlah negara lain telah merasakan dampak dari gagal bayar pinjaman investasi BRI. Misalnya Uganda, terpaksa memberikan kewenangan operasional Bandara Internasional Entebbe setelah tidak sanggup membayar utang dan Sri Lanka yang memberikan kewenangan operasional Pelabuhan Hambantota pada tahun 2018 setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya. Adapun pembangunan pelabuhan tersebut dibiayai dengan utang China sebesar US$1,5 miliar (CNBC Indonesia, 2023b).

Sama halnya dengan Uganda dan Sri Lanka, proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung sempat mengalami indikasi potensi gagal bayar utang karena terjadi pembengkakan biaya yang tinggi. Untuk menutupi cost overrun tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya harus memberikan jaminan berupa penanaman modal sebesar Rp4 triliun, meskipun pada awalnya pemerintah bersikeras untuk tidak menjamin proyek ini melalui anggaran negara. Pada tahun 2019, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan garansi bahwa Indonesia tidak akan terperangkap dalam jebakan utang China. Namun, tantangan semakin besar dengan adanya inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga dan pelambatan ekonomi global, yang menyebabkan banyak negara kesulitan dalam melunasi utangnya kepada para kreditur (CNBC Indonesia, 2023c).

Di sisi lain, China telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki implementasi BRI sejak tahun 2020. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh AidData, World Bank, Harvard Kennedy School, dan Institute Kiel, pada periode 2016 hingga 2021, China tercatat telah menyalurkan 128 pinjaman penyelamatan darurat dengan total nilai sebesar US$240 miliar kepada 22 negara. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar 5% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga rata-rata yang ditawarkan lembaga keuangan internasional seperti IMF, yaitu sekitar 2% untuk operasi pinjaman non-konsesi selama satu dekade terakhir(CNBC Indonesia, 2023c).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa BRI berfungsi sebagai instrumen strategis yang digunakan oleh China untuk memperkuat dan memperluas pengaruhnya di tingkat global. BRI berperan sebagai sarana untuk mendukung kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang semakin dominan, yang berpotensi menggeser dominasi ekonomi AS. Semangat untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra, seiring dengan kebangkitan ekonomi China, diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik dan ekonomi dunia di masa depan. BRI mencerminkan penerapan strategi merkantilisme modern, di mana China memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya di berbagai belahan dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, BRI tetap menjadi pilar utama dalam upaya China untuk membentuk ulang tatanan ekonomi global sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Isu-isu seperti potensi jebakan utang bagi negara mitra, ketergantungan finansial, serta dampak sosial-politik dari proyek-proyek infrastruktur besar menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara peserta.

Namun demikian, inisiatif ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyesuaian dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap dampak jangka panjang dan potensi ketergantungan yang ditimbulkan. Penelitian ini memperkirakan bahwa dengan terus melakukan adaptasi dan perbaikan, BRI akan tetap menjadi salah satu kekuatan dominan dalam perekonomian global di masa depan. Dalam jangka panjang, keberhasilan BRI akan bergantung pada kemampuan China untuk mengelola ketergantungan finansial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek tersebut dan memastikan bahwa pengaruh yang diperoleh tidak menimbulkan resistensi yang dapat merugikan tujuan-tujuan strategis China.

Daftar Pustaka