MENDORONG REFORMASI PARLEMEN MELALUI KEKUATAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

  • Sandy Pratama Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
  • Arief Hidayat Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
  • Putri Aisyah Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
Keywords: Check and Balances, Kontrol Masyarkat Sipil, Multipartai, Oposisi

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis terhadap reposisi pelembagaan oposisi di parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi parpol ini. Tulisan ini dengan studi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari referensi tentang partai politik dan pemilu serta relasi kuasa antar kekuatan politik. Tulisan ini mengambil setting celah parlemen yang membutuhkan kehadiran lembaga kontrol terhadap fungsi penyeimbang kekuasaan eksekutif sebagai konsekuensi dari pengejawantahan kewenangan yang cenderung dilematis. Penulis menyimpulkan bahwa jejaring masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dominan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan parlemen, maka reposisi organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai representasi utuh dan ideal dari kepentingan masyarakat banyak, menjadi pilihan terbaik untuk meredam menguatnya demokrasi kolusif. Sinkronisasi regulasi, niat baik dari partai politik, peran control masyarakat civil, dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beetham, D. (1999). Democracy and Human Rights. Cambridge UK: Polity Press.

Culla, A. S. (2006). Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Dahrendorf. (1992). Kematian Sosialisme di Eropa: Refleksi Revolusi tahun 1989. Jakarta: Tiara Wacana.

Haris, S. d. (1995). Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru. Jakarta: Gramedia.

Kusman, A. P. (2017). Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan. Jurnal Prisma, 148-160.

Lay, C. (2006). Involusi Politik: Esai-esai Transisi Indonesia. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.

Lipset, S. M. (2007). Political Man. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Madjid, N. (1997). Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta: Paramadina.

Marland, A. d. (2013). From Opposition to Government: Party Merger as Step On The Road to Power. Parliamentary Affairs, 68, 272-290.

Mc.gill, J. d. (1996). Kamus Politik. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.

Mitzner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party Systems of the 1950s and the Post-Soeharto era: From Centrifugal to Centripetal inter-party Competition. Journal of Southest Asian Studies, 39 (3), 431-453.

Situmorang, A. W. (2013). Gerakn Sosial: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Slater, D. (2004). Indonesia's Accountability Trap: Party Cartel and Presidential Power After Democratic Transition. Jakarta: Research Library.

Sudibyo, A. (2010). Masyarakat Warga dan Problem Keadaban. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14 (1), 23-46.

Published
2019-07-24
How to Cite
Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). MENDORONG REFORMASI PARLEMEN MELALUI KEKUATAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA. JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 50-62. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6